Senin, 18 Mei 2026
Beranda / /

  • Nyak Dhien Gajah Desak KPK Turun Supervisi Usut Aliran Dana Pokir Pimpinan DPRA
    Berita | 14 hari lalu
    Nyak Dhien Gajah Desak KPK Turun Supervisi Usut Aliran Dana Pokir Pimpinan DPRA

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tokoh masyarakat Aceh sekaligus mantan Juru Bicara Garda Muda Relawan Pemenangan Mualem–Dek Fadh, Nasruddin alias Nyak Dhien Gajah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau KPK untuk turun tangan melakukan supervisi dan penelusuran terhadap dugaan aliran dana pokok-pokok pikiran atau Pokir pimpinan DPRA.

  • TTI Temukan Dugaan Fee hingga 40 Persen dalam Paket Pokir DPRA
    Polkum | 27 hari lalu
    TTI Temukan Dugaan Fee hingga 40 Persen dalam Paket Pokir DPRA

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mengungkap adanya dugaan praktik pemberian fee hingga 40 persen dalam pelaksanaan paket pokok pikiran (pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), khususnya pada pengadaan barang dan jasa di sejumlah dinas di Aceh.

  • Soal Pokir, Ketua DPRA Dinilai Berbohong, Diminta Dibuka Transparan ke Publik
    Polkum | 1 bulan lalu
    Soal Pokir, Ketua DPRA Dinilai Berbohong, Diminta Dibuka Transparan ke Publik

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin, melontarkan kritik terhadap pernyataan Ketua DPRA terkait pengelolaan pokok pikiran (pokir) dewan. Ia menilai ada sejumlah klaim yang tidak sesuai dengan praktik di lapangan dan menyebutnya sebagai kebohongan besar.

  • Isu Pokir DPRA Menguat, TTI Desak Transparansi ke Publik
    Polkum | 1 bulan lalu
    Isu Pokir DPRA Menguat, TTI Desak Transparansi ke Publik

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) menantang pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk membuka secara terbuka daftar paket kegiatan yang diusulkan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) dewan. Langkah ini dinilai penting agar publik dapat mengetahui sejauh mana aspirasi masyarakat benar-benar diakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

  • MaTA Minta Gubernur Aceh Berani Batasi Anggaran Pokir DPRA
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    MaTA Minta Gubernur Aceh Berani Batasi Anggaran Pokir DPRA

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mengungkapkan bahwa sejak awal kemunculannya, kebijakan tersebut telah menuai penolakan karena dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan berpotensi mengganggu tata kelola anggaran daerah.

  • Pokir DPRA, Hilangnya Keadilan dan Runtuhnya Arah Pembangunan Aceh
    Opini | 2 bulan lalu
    Pokir DPRA, Hilangnya Keadilan dan Runtuhnya Arah Pembangunan Aceh

    DIALEKSIS.COM | Opini - Pertengahan maret 2026 Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) APBA 2026 telah ditandatangani oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Harusnya masyarakat Aceh menyambut dengan sumringah proses realisasi anggaran daerah untuk menggerakkan ekonomi dan merecovery kondisi ekonomi masyarakat Aceh pasca bencana banjir bandang harus berganti kekecewaan.

  • Interupsi Martini dan Siapa yang Dimaksud “Bandit-Bandit” di DPRA?
    Parlemenkita | 2 bulan lalu
    Interupsi Martini dan Siapa yang Dimaksud “Bandit-Bandit” di DPRA?

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Suasana di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) belakangan ini menjadi sorotan publik setelah muncul interupsi keras dari salah satu anggotanya, Martini. Dalam forum resmi tersebut, Martini menyinggung adanya kelompok kecil di internal lembaga legislatif Aceh yang diduga memainkan peran sebagai ā€œmafiaā€ atau bahkan disebut sebagai ā€œbanditā€ dalam pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan.

  • Wakil Rakyat Bukan Centeng Kekuasaan
    Kolom | 10 bulan lalu
    Wakil Rakyat Bukan Centeng Kekuasaan

    DIALEKSIS.COM | Kolom - Dalam sistem demokrasi modern, keberadaan lembaga legislatif adalah tiang utama dalam arsitektur pemerintahan yang sehat. Montesquieu, dalam teorinya tentang trias politica, menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan untuk mencegah dominasi satu institusi atas yang lain. Namun, realitas politik hari ini, terutama di tingkat lokal, justru menunjukkan arah sebaliknya. Wakil rakyat, yang semestinya menjadi pengawas jalannya kekuasaan, kini tampak lebih sering bertindak sebagai penjaga gerbang bagi agenda eksekutif.

  • Pokir DPRA Dinilai Tidak Tepat Sasaran
    Polkum | 1 tahun lalu
    Pokir DPRA Dinilai Tidak Tepat Sasaran

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, menilai bahwa alokasi anggaran dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) selama ini tidak tepat sasaran.


  • Padum Keu Kee, Padum Keu Kah: Refleksi untuk Aceh Berintegritas
    Opini | 2 tahun lalu
    Padum Keu Kee, Padum Keu Kah: Refleksi untuk Aceh Berintegritas

    DIALEKSIS.COM | Opini - Tulisan ini adalah sebuah refleksi atas apa yang berlaku di Aceh kontemporer, yang hampir setiap tahun bermasalah dengan APBA, anggaran pokok pikiran (Pokir), dan alokasi dana otsus. Tulisan ini sebagai bentuk kegelisahan penulis yang ditulis lewat beberapa opini di Serambi Indonesia dan Kumparan atas fenomena di Aceh dan Nasional.

  • Sekda Aceh Larang SKPA Rasionalisasi Pokir, Mahasiswa : Jangan Sampai Ada Anggaran Siluman
    Polkum | 2 tahun lalu
    Sekda Aceh Larang SKPA Rasionalisasi Pokir, Mahasiswa : Jangan Sampai Ada Anggaran Siluman

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Misteri terkait aktor yang bermain dalam penambahan alokasi anggaran Pokir DPRA dari Rp 1,2 T seakan semakin menunjukkan titik terang. Hal ini tercermin dengan adanya surat dari Sekda Aceh sebagai Ketua TAPA kepada SKPA/Biro di Pemerintahaan Aceh yang melarang adanya rasionalisasi anggaran untuk kegiatan pokok pikiran (Pokir). 

  • Pembengkakan Pokir, Anggaran Aceh Bukan Untuk Elit dan Politisi
    Dialetika | 2 tahun lalu
    Pembengkakan Pokir, Anggaran Aceh Bukan Untuk Elit dan Politisi

    DIALEKSIS.COM | Dialektika - Ketika memperjuangkan kepentingan apapun akan dilakukan. Bahkan ada kalanya harus mengorbankan kepentingan orang lain, mereka tidak peduli. Inilah secuil gambaran sikap DPRA ketika memperjuangkan kepentinganya.

    Saat ini personil di parlemen kebanggaan rakyat Aceh ini sedang berjuang memuluskan kepentinganya. Pokir (Pokok-pokok pikiran) yang semula nilainya Rp 400 miliar, justru membengkak mencapai Rp 1,2 triliun. Mereka bagaikan tidak peduli ada pihak lain yang dikorbankan.

« 1 2 »